HALBAR – Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang-Djufri Muhamad, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar dalam kasus bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 6 miliar tahun anggaran 2023-2024, Kamis (12/11/2026).
Kedua pucuk pimpinan ini diperiksa kaitannya dengan perannya dalam pemberian bansos tersebut. Bupati, James Uang, kepada wartawan menyampaikan, pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 5 jam itu, ia disodorkan 30 pertanyaan terkait perannya dalam konteks bantuan sosial yang kini sudah menjadi opini publik.
” Selaku bupati, saya katakan pemberian bansos kepada masyarakat itu adalah salah satu implementasi dari program Halmahera Barat sejahtera yang menjadi program prioritas bupati dan wakil bupati. Karena masuk program prioritas maka anggarannya ditampung dalam APBD 2023 dan 2024,” jelasnya
Bantuan sosial ini dibagi dalam dua komunitas. Yakni, untuk umat Islam dibagi saat Ramadan dan jelang Idulfitri. Sementara umat Kristen dibagi saat Natal dan jelang tahun baru.
” Untuk mendapatkan bantuan ini, nama-nama penerima diserahkan oleh kepala desa kepada Dinas Sosial. Berdasarkan data dari desa inilah dinas sosial menyalurkan bantuan tersebut
Yang disasar APH saat ini kata James adalah unsur kerugian negara. Sekarang, belum ada perhitungan kerugian negara tetapi wacana yang ada bupati korupsi Bansos Rp 6 miliar. Inikan opini liar yang sengaja dibangun,” tegasnya
” Selaku bupati saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada kejaksaan negeri atas pemeriksaan ini. Dengan begitu, saya bisa menjelaskan secara terang benderang konstruksi kenapa Bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” jelasnya.
Sementara Wakil Bupati, Djufri Muhammad, yang diwawancarai usai pemeriksaan mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik kurang lebih 36 pertanyaan yang berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pembantu bupati di bidang pengawasan penganggaran.
“ Pemeriksaan kurang lebih 6 jam itu, selain ditanyakan tugas saya selaku wakil bupati dengan kapasitas pembantu bupati dalam bidang pengawasan, saya juga ditanyakan sejauh mana mengetahui adanya perencanaan dan penganggaran bantuan sosial,” ujarnya
Selain itu, penyidik juga menanyakan apakah ada temuan BPK terkait dana Bansos tahun anggaran 2023-2024 termasuk pembahasan dan persetujuan DPRD terkait dana tersebut.” Semua pertanyaan saya jawab sesuai yang saya ketahui,” pungkasnya. (red)
