Bupati James: Workshop BPKP Miliki Nilai Strategis Dalam Pengelolaan Keuangan

- Jurnalis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 23:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP

JAILOLO, (JaringanMalut.id) – Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, mengapresiasi Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara atas kolaborasi dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Aula Bidadari kantor bupati, Kamis (30/10/2025)

Apresiasi ini disampaikan bupati dalam sambutannya saat membuka workshop yang dihadiri para kepala desa (kades) dan camat se Kabupaten Halmahera Barat.

Orang nomor satu di Pemkab Halmahera Barat ini mengatakan, kegiatan yang diinisiasi BPKP Malut ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, berintegritas serta memiliki nilai strategis bagi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  Longsor di Perbatasan Kalumpang - Maliaro, Dua Rumah Warga Ambruk

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pengelolaan keuangan desa yang ideal harus berlandaskan pada tiga pilar utama Good Governance. Yakni transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat yang menjadi dasar bagi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan dipercaya publik

“Pengelolaan secara tansparan, artinya masyarakat harus mengetahui setiap rupiah yang dikelola. Sementara akuntabilitas adalah, memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan poin partisipasi mencerminkan pelibatan masyarakat dalam merancang dan mengevaluasi setiap hasil pembangunan yang bersumber dari dana desa,”jelasnya

Baca Juga :  Sekda Diminta Fokus Urgensi Beban Keuangan, Bukan Ciptakan Beban Baru bagi Daerah

Ini penting dilakukan karena desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, James menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal, efisiensi anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar pembangunan tidak hanya sebatas administrasi tetapi menjadi proses transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. (met/JM)

Berita Terkait

Komisi I DPRD Halbar Minta Bupati Segera Terbitkan dan Serahkan SK PPPK Paruh Waktu
RDP Komisi I DPRD Disepakati Tiga Poin Penyelesaian Polemik Desa Tosoa
Longsor di Kelurahan Maliaro Ancam Pemukiman Warga
Ibnu: TAPD Terkesan Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur
DPRD Halbar Setujui Perubahan Nomenklatur BP3D Menjadi Bapperida
RITD Desa Tuada Sukses Olah Udang Vaname Dalam Dua Varian Rasa
Kerja Ekstra Tim Telkom Sofifi-Jailolo, Jaringan 4G Ibu-Loloda Kembali Aktif
Bupati James Tetapkan Halmahera Barat Darurat Bencana
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 Februari 2026 - 11:18 WIB

Komisi I DPRD Halbar Minta Bupati Segera Terbitkan dan Serahkan SK PPPK Paruh Waktu

Senin, 19 Januari 2026 - 21:48 WIB

RDP Komisi I DPRD Disepakati Tiga Poin Penyelesaian Polemik Desa Tosoa

Selasa, 13 Januari 2026 - 19:58 WIB

Longsor di Kelurahan Maliaro Ancam Pemukiman Warga

Selasa, 13 Januari 2026 - 18:55 WIB

Ibnu: TAPD Terkesan Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur

Senin, 12 Januari 2026 - 15:43 WIB

DPRD Halbar Setujui Perubahan Nomenklatur BP3D Menjadi Bapperida

Berita Terbaru