JAILOLO, (JaringanMalut.id) – DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, gelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Jumat (17/10/2025).
Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya itu adalah, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya (Gerindra-Perindo).
“Pandangan umum fraksi yang memuat masukan dan koreksi atas dokumen RPJMD sangat positif. Tinggal kita menunggu jawaban dari pemerintah daerah untuk disampaikan pada paripurna berikutnya,”ungkap Ketua DPRD, Ibnu Saud Kadim, usai paripurna
Sementara Wakil Bupati, Djufri Muhamad, dalam pidatonya menyampaikan, RPJMD merupakan dokumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Dokumen ini bukan sekadar rencana administratif, tetapi merupakan manifestasi komitmen politik dan moral pemerintah daerah bersama DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,”ujarnya.
Proses pembahasan Ranperda RPJMD ini dipandang sebagai bentuk nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif. Di mana dinamika diskusi, kritik, dan saran dari setiap fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam memperkaya substansi dokumen ini agar lebih realistis, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, dokumen perencanaan ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan berharga dalam tahap finalisasi RPJMD.
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, pemerintah daerah bertekad meneguhkan semangat transformasi pembangunan daerah dari pertumbuhan menuju pemerataan, dari ketergantungan menuju kemandirian, serta dari eksploitasi sumber daya menuju keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial.
Ini dilakukan karena pembangunan Halmahera Barat lima tahun mendatang harus diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, DPRD, birokrasi, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan RPJMD ini sebagai kompas pembangunan Halmahera Barat menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya. (met/JM)
