RDP Komisi I DPRD Disepakati Tiga Poin Penyelesaian Polemik Desa Tosoa

- Jurnalis

Senin, 19 Januari 2026 - 21:48 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pose Bersama Komisi I DPRD Usai RDP Dengan Pemdes Tosoa

Pose Bersama Komisi I DPRD Usai RDP Dengan Pemdes Tosoa

HALBAR – Polemik Kepala Desa (Kades) Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, Halmahera Barat, akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Upaya penyelesaian ini disepakati bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD dengan Pemerintah Desa Tosoa, tokoh masyarakat, Camat Ibu Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halbar di Ruang Badan Anggaran DPRD, Senin (19/01/2026)

RDP yang dipimpin Ketua Komisi, Yoram Uang, didampingi Sekretaris, Arianto Bobangu itu, disepakati empat poin penting yang menjadi kesimpulan rapat. Yakni,

– Polemik Desa Tosoa Menjadi Ranah DPM-PD dan Camat Untuk Menyelesaikan Tanpa Memunculkan Masalah Baru
– Komisi I Secara Kelembagaan Mendukung SK Bupati Terkait Penunjukan Plt Kepala Desa Tosoa
– Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan DPM-PD Segera Mengagendakan Serah Terima Jabatan Penjabat Kepala Desa

Baca Juga :  Warga Tubo Keluhkan Air Bersih, Perumda Ake Gaale Siapkan Sistem Giliran dan Mobil Tanki

“Ini menjadi kesimpulan rapat yang akan segera ditindaklanjuti untuk penyelesaian polemik tersebut,”tegas Yoram

Polemik ini terjadi karena, Nafendy Karabu, yang sebelumnya menjabat kepala desa (kades) mengikuti tes dan lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemkab Halbar

Atas dasar inilah, bupati menunjuk, Iskandar Pelupessy, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Tosoa sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pada Desember 2025 lalu. Faktor ini yang memunculkan polemik di masyarakat

Baca Juga :  Dorong Perekonomian Warga, Gubernur Diminta Tetapkan Dufa Dufa Pelabuhan Resmi Kapal Cepat Ternate-Halbar

“Memang SK Plt Kades itu sudah dikeluarkan bupati pada Desember lalu. Hanya saja, bertepatan dengan perayaan Natal sehingga belum dilakukan serah Terima jabatan

Karena itu, dalam RDP tadi kades juga sudah legawa untuk melepaskan jabatannya dan memilih mengabdi sebagai PPPK,”jelas Yoram

“Harapan kami, semoga kesepakatan yang diputuskan dalam RDP ini menjadi solusi agar polemik ini segera diakhiri dan segera dilakukan serah Terima jabatan kepala desa,”harapnya. (met/JM)

Berita Terkait

Pastikan Pelayanan Sesuai Standar, Sekda Halbar Tinjau Dapur SPPG di Kecamatan Jailolo
Bupati James dan Tim BPJN Tinjau Ruas Jalan Matui-Tataleka
Perkuat Penataan Aset Tanah, Bupati James Uang Dukung Inovasi “JANG BANTAH”
Bupati James Sebut Halbar Berpotensi Hemat Rp86 Miliar Jika Gaji PPPK Ditanggung Pusat
Upacara Hari Pahlawan, Wabup Halbar Ajak ASN Teladani para Pahlawan
Gaji PPPK Paruh Waktu Halbar Segera Dibayarkan, Bupati Minta BKD Verifikasi Data Pegawai
Status Gunung Gamkonora Naik Level II, BPBD Halbar Imbau Warga Waspada
DPRD Halbar Rekomendasikan Evaluasi Kerja Sama Bank Maluku-Maluku Utara
Berita ini 108 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:00 WIB

Pastikan Pelayanan Sesuai Standar, Sekda Halbar Tinjau Dapur SPPG di Kecamatan Jailolo

Rabu, 11 November 2026 - 20:22 WIB

Bupati James dan Tim BPJN Tinjau Ruas Jalan Matui-Tataleka

Selasa, 10 November 2026 - 15:22 WIB

Perkuat Penataan Aset Tanah, Bupati James Uang Dukung Inovasi “JANG BANTAH”

Selasa, 10 November 2026 - 14:30 WIB

Upacara Hari Pahlawan, Wabup Halbar Ajak ASN Teladani para Pahlawan

Selasa, 10 November 2026 - 14:13 WIB

Gaji PPPK Paruh Waktu Halbar Segera Dibayarkan, Bupati Minta BKD Verifikasi Data Pegawai

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp