BULI — Manajemen PT Feni Halmahera Timur (PT FHT) meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kawasan Industri Teluk Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
Dalam keterangan persnya, Manajemen FHT merasa penting menyampaikan penjelasan ini agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru terkait kegiatan yang sudah berizin dengan rencana pengembangan mendatang.
Manajemen PT Feni menegaskan:
– Seluruh Konstruksi Berjalan Telah Melalui Hirarki Perizinan Sesuai Sistem Online Single Submission (OSS). Perizinan pembangunan di Indonesia melalui sistem OSS berbasis risiko bersifat berurutan dan tidak dapat dilompati.
Tahapannya adalah PKKPR sebagai dasar tata ruang, kemudian AMDAL sebagai Persetujuan Lingkungan, dan kemudian PBG sebagai persetujuan teknis bangunan. PT FHT telah memenuhi seluruh tahapan tersebut.
– Status Perizinan PT FHT
Pada tahun 2023, Pembangunan Awal PT FHT Telah Berizin, memiliki PKKPR, AMDAL 2023, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan awal kawasan beserta infrastruktur pendukungnya.
Kegiatan konstruksi pada tahap ini aktif dan 100 persen telah berizin secara hukum. Pada tahun 2025, perluasan telah berizin untuk pengembangan kawasan industri dan zona pendukung. Atas dasar ini PT FHT telah memperoleh AMDAL 2025 Melalui SK Nomor 1158 Tahun 2025.
Kegiatan konstruksi pada tahap ini aktif dan 100 persen telah berizin secara hukum. Artinya, seluruh kegiatan konstruksi yang saat ini berjalan berada dalam cakupan persetujuan lingkungan tersebut.
Pada Tahun 2026, rencana pengembangan fasilitas tambahan belum dibangun. Seiring dengan perkembangan rencana Kawasan Industri Buli, PT FHT saat ini tengah menyusun dokumen AMDAL untuk rencana pengembangan fasilitas tambahan di luar yang saat ini sedang dibangun.
Karena itu, PT Feni Haltim menegaskan, fasilitas tambahan tersebut masih merupakan rencana pengembangan dan belum memasuki tahap konstruksi. Tidak terdapat aktivitas konstruksi apapun untuk fasilitas tambahan tersebut.
Penyusunan AMDAL ini dilakukan sebelum pelaksanaan, untuk memastikan potensi dampak lingkungan dan sosial dapat diidentifikasi dan dikelola secara komprehensif, sesuai Ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021.
Dalam proses tersebut, perusahaan menghimpun saran, pendapat, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui konsultasi publik.
– Rencana AMDAL Baru Tidak Membatalkan AMDAL yang Telah Terbit
Sesuai prinsip dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, rencana AMDAL baru tidak membatalkan AMDAL yang telah terbit sebelumnya. Dengan demikian, tidak terdapat pekerjaan tanpa izin di lingkungan PT Feni Haltim.
– Komitmen Kepatuhan dan Keterbukaan
PT Feni Haltim selaku pengembang dan pengelola Kawasan Industri Buli, sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur untuk membahas perkembangan pengembangan kawasan industri serta potensi kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Feni Haltim menyampaikan perkembangan proyek Kawasan Industri Buli, termasuk menjelaskan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan termasuk AMDAL.
Setelah pertemuan, Ketua PRD Halmahera Timur menyampaikan telah memperoleh penjelasan serta melihat dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
Dari penjelasan dokumen tersebut, Ketua DPRD menyampaikan dukungannya terhadap investasi PT FHT, karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan peluang usaha bagi Masyarakat Halmahera Timur.
Di kesempatan yang sama PT Feni Haltim juga mengapresiasi sikap Ketua DPRD yang sudah membuka ruang untuk berdiskusi dan bertukar pandangan.
Manajemen berharap, sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin, agar pengembangan Kawasan Industri Buli dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (red)















