HALBAR – Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, meluruskan tudingan sejumlah pihak terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kecamatan Ibu.
Bupati kepada wartawan mengungkapkan, Rumah Sakit Pratama dengan anggaran Rp 43 miliar tahun 2024 itu awalnya dibangun di Desa Jano Kecamatan Loloda Tengah (Loteng). Tetapi karena kondisi faktual di lapangan, mulai dari akses jalan ke lokasi hingga fasilitas pendukung lainnya yang belum memadai, maka lokasinya dipindahkan ke Kecamatan Ibu.
Pemindahan ini juga karena, ketika selesai tender, pihak penyedia berkebaratan karena suplai material dari darat pun susah dari laut pun susah.
” Rekanan menyampaikan jika kondisi geografisnya seperti ini, dia tidak sanggup untuk mengerjakan proyek RSP di Jano. Akhirnya pemerintah daerah bersama DPRD menyurat ke Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait meminta persetujuan agar RSP dipindahkan lokasinya,” jelasnya
Setelah menyurat, ada tim dari Jakarta kurang lebih 11 orang turun melakukan monitoring ke lokasi Jano. Tetapi karena kondisi cuaca dan akses jalan yang sulit membuat tim tersebut tidak sampai ke lokasi. Baik melalui jalur Goin-Kedi maupun dari Halut.
Karena berlarut-larut tidak bisa dikerjakan, maka pemerintah daerah memindahkan ke Kecamatan Ibu.” Kalau di Ibu, sekitar 52 ribu masyarakat bisa memanfaatkan rumah sakit yang dibangun tersebut,” ujarnya
Sementara terkait anggaran, James membantah anggapan bahwa seluruh dana Rp43 miliar telah dicairkan. Ia menegaskan, realisasi pencairan anggaran proyek tersebut hanya sekitar Rp17 miliar.
“Dari Rp43 miliar itu semua belum dicairkan. Yang sudah cair hanya kurang lebih Rp17 miliar. Bahkan, Rp 7 miliar masih tersimpan di RKUD sehingga progres pembangunan yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan anggaran yang dicairkan.
Yang terjadi saat ini sebagian kalangan mempersoalkan seakan dananya sudah dicairkan semua, tetapi progres bangunannya seperti itu sehingga dibilang mangkrak.
Ada sedikit kelebihan itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Untuk kelanjutan pembangunan RSP ini, kami pemerintah daerah pernah menyurat ke KSP pada 2025.
Kami juga pernah rapatkan bersama KSP, dengan mengundang kementerian terkait. Hasil pertemuan itu menghasilkan beberapa rekomendasi.
Pertama, meminta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap RSP. Hasil rekomendasi BPKP ada 21 poin yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dan sekarang sudah ditindaklanjuti.
Hasil itu telah dikembalikan ke BPKP untuk menilai kelayakan, apakah tindak lanjut itu sudah sesuai standar yang dilakukan BPKP atau tidak.” Ini yang kita sedang menunggu,” ungkapnya
Kedua, KSP merekomendasikan ada LO (Legal Opinion) atau melakukan pendapat hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Apakah RSP ini masih layak diteruskan atau tidak, dari sisi pertimbangan hukumnya. ” Ini juga sudah kami lakukan,” tegasnya.
Rekomendasi berikut adalah, meminta
konsultan independen melakukan uji kelayakan bangunan (uji destruktif). Dan hasil rekomendasi konsultan independen ini RSP layak dilanjutkan.
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KSP ini kata James, maka bulan lalu kami menggelar rapat di Ternate yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Asdatun mewakili Kejati Maluku Utara, Kejari Halbar, BPKP, Inspektorat Provinsi, TAPD Halbar dan DPRD Halbar.
” Rapat ini untuk mendengar penjelasan Tim Kejati, BPKP dan Inspektorat Provinsi terkait RSP. Jadi, Setelah semua syarat-syarat yang diminta itu dibereskan, kami akan programkan untuk melanjutkan kembali pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP). Sehingga tidak ada lagi istilah proyek mangkrak,”tandasnya.
Jika ada yang menyebut anggaran RSP sudah dicairkan semua, itu keliru. Orang yang membangun opini di luar sana, karena mereka tidak tahu.
” Saya meluruskan status RSP ini agar tidak ada lagi opini liar. Sekarang kita menunggu rekomendasi BPKP dan pertemuan kembali dengan KSP untuk melanjutkan kembali pembangunan RSP di Kecamatan Ibu,” pungkasnya. (red)
