HALBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat merekomendasikan ke pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara.
Evaluasi tersebut dimaksudkan, agar bank lain juga bisa diberi ruang menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk anggaran daerah yang setiap tahun masuk ke Halmahera Barat.
” Selama ini Halmahera Barat hanya memiliki RKUD Bank Maluku-Malut. Itu artinya, semua anggaran daerah yang masuk, rekening tujuannya hanya ke bank tersebut.
Skema kerja sama ini sudah harus dievaluasi, agar bank lain seperti KCP Mandiri Cabang Jailolo juga diberi ruang untuk menempatkan RKUD,” ujar Ketua Komisi II DPRD Halbar, Joko Ahadi, usai rapat kerja lintas komisi bersama pimpinan dan jajaran KCP Bank Mandiri Jailolo di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kamis (05/10/2026)
Hal ini disepakati bersama dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Ibnu Saud Kadim. Karena bank lain seperti KCP Mandiri Jailolo juga keberadaannya sudah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya, dalam pemberian kredit KUR sudah di atas Rp 50 miliar
” Dari aspek ini, pemerintah daerah sudah harus bersikap adil. Paling tidak anggaran yang ditransfer untuk OPD tertentu, bisa ditempatkan di RKUD Mandiri. Selain itu, dalam hal perkreditan, Bank Mandiri memberlakukan suku bunga paling terkecil,” ungkapnya.
Rapat tersebut disimpulkan :
– DPRD secara kelembagaan segera merekomendasikan ke bupati untuk memberi ruang ke KCP Bank Mandiri untuk membuka RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
– Dalam rangka menyelamatkan KCP Mandiri Jailolo, maka dalam bulan ini pemerintah daerah wajib mengucurkan dana Rp 5 sampai 10 miliar ke Bank Mandiri
– DPRD dalam waktu dekat akan mengundang pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menindaklanjuti
– Kerja Sama Bank Mandiri dan pemerintah daerah untuk jangka panjangnya akan dibahas kembali dan dimulai tahun 2027. (red)
