HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berpotensi memiliki ruang fiskal tambahan hingga Rp86 miliar per tahun apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun depan.
Bupati Halmahera Barat James Uang, mengatakan pengalihan beban pembayaran PPPK kepada pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas.
Menurut James, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk memenuhi hak PPPK dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat Halbar.
“Kalau tahun depan pemerintah pusat ambil alih membayar hak PPPK, maka kita bisa hemat anggaran daerah kurang lebih Rp86 miliar setiap tahun,” ujar James Uang di sela kegiatan pemerintahan di Jailolo.
Ia menegaskan, salah satu sektor yang akan menjadi prioritas pemanfaatan anggaran tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan, terutama ruas-ruas yang menjadi akses utama aktivitas masyarakat.
James menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan penting di Halmahera Barat. Sejumlah ruas jalan, mulai dari penghubung antardesa, akses menuju pusat kecamatan, hingga jalan pertanian dan perkebunan, masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Karena itu, apabila beban pembiayaan PPPK dapat diambil alih pemerintah pusat, Pemkab Halbar akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur tersebut.
“Dana ini akan kita dorong untuk pembangunan infrastruktur jalan di Halbar. Ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Bupati, ketersediaan akses jalan yang memadai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di berbagai kecamatan.
James berharap rencana pengambilalihan pembayaran hak PPPK oleh pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur prioritas belanja pembangunan tanpa mengabaikan kewajiban pelayanan publik.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Halbar untuk terus mengelola anggaran daerah secara efisien, transparan, dan tepat sasaran agar setiap alokasi belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (red/adv)
