HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dalam waktu dekat akan menyalurkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sebelum pembayaran dilakukan, Bupati Halbar, James Uang, menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data PPPK Paruh Waktu.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi terkait sejumlah PPPK Paruh Waktu yang tidak aktif berkantor setelah menerima surat keputusan (SK), serta masih terdapat pegawai yang diduga merangkap jabatan.
Menurut James, verifikasi diperlukan agar penyaluran gaji tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan di kemudian hari.
“Dalam waktu dekat ini Pemda akan menyalurkan gaji PPPK Paruh Waktu, sehingga penting bagi BKD untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu,” kata James.
Ia menegaskan, proses verifikasi tidak hanya menyangkut keaktifan pegawai dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan tidak ada PPPK Paruh Waktu yang masih memiliki rangkap jabatan.
“BKD juga akan melakukan verifikasi PPPK Paruh Waktu yang masih rangkap jabatan. Sebab, jika mereka rangkap jabatan, maka gajinya tidak bisa dibayarkan karena nantinya masuk temuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Halbar, Ruslan Thalib, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari persiapan penyaluran gaji.
Iya, saat ini kita fokus melakukan verifikasi terhadap PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.(red/adv)
