HALBAR – Wakil Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Djufri Muhamad, menyampaikan beberapa hal prioritas yang dialami Halmahera Barat dalam Rakor Bidang Pangan yang dihadiri Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto dan Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, di Bella Hotel Ternate, Rabu (05/08/2026)
Poin yang disampaikan, terkait kondisi fiskal daerah akibat dipangkasnya TKDD dari pemerintah pusat yang menyebabkan banyak program pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Seperti, penanggulangan kemiskinan, stunting, infrastruktur pendidikan, kesehatan ( termasuk BPJS) dan lainnya.
Akibat lemahnya fiskal daerah, Pemerintah Daerah Halmahera Barat kesulitan dalam pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK Paruh Waktu, kesulitan memfasilitasi kegiatan Kopdes Merah Putih, pengawasan MBG, serta upaya menjaga stabilitas inflasi
” Melalui Menko Pangan, saya menyampaikan harapan agar dalam alokasi tambahan insentif Fiskal yang dijanjikan Presiden, Halbar diprioritaskan karena merupakan salah satu daerah yang kesulitan keuangan.
Saya juga menyampaikan, di 2026 ini APBD Halbar hanya Rp 830 miliar lebih, sehingga membuat Menko Pangan, Mendes PDT dan Wamendagri terkejut,” ujar wabup
Poin lain yang disampaikan, yakni Halmahera Barat merespons positif dan siap menerima terkait program tambahan ketahanan Pangan Desa Nelayan, dan yang terbaru adalah Budidaya ikan tematik.
Program tersebut akan berjalan tahun ini yakni, setiap desa yang menyediakan lahan 1000M2 akan mendapatkan kucuran dana Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar.
” Dari beberapa poin yang disampaikan itu, direspons baik kementerian, karena menurut mereka hal serupa juga dikeluhkan sejumlah daerah, sehingga sudah menjadi atensi pemerintah pusat untuk dibicarakan kembali,” ujar wabup
Hadir mendampingi Wabup dalam Rakor ini, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, Kepala DPMPD, Fadli Husen, Camat Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Camat Ibu, Camat Jailolo Selatan dan Camat Ibu Selatan. (red)
