HALBAR – Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program di tahun 2027 dilakukan secara realistis berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Ini karena seluruh kepala daerah diinstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Olehnya itu, dalam penyusunan belanja harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang ada. Jangan lagi ciptakan defisit di APBD 2027.
Tujuannya, agar ekonomi bisa tumbuh produktif dalam mendorong pembangunan sesuai prioritas, seperti pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan,”tegas bupati dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) di Aula Bidadari Kantor Bupati, Kamis (09/04/2026).
Tak hanya itu, orang nomor satu di Pemkab Halbar ini juga mengingatkan pimpinan OPD agar selalu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait
“Jangan berdiam diri lalu setiap hari mengeluh. Dalam kondisi sulit pun, gaji tetap dibayarkan. Karena itu, tidak ada alasan untuk malas bekerja,”tegasnya.
Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan keberanian dan produktivitas agar pekerjaan tetap jalan dan tidak terhambat dengan alasan keterbatasan anggaran.
Kaitannya dengan Musrenbang kata James, wajib dilaksanakan karena merupakan amanat konstitusi.
“Tanpa musrenbang, pembangunan tidak akan berjalan baik. Ada Musrenbang kabupaten, forum SKPD, hingga forum bersama untuk menajamkan rencana pembangunan tahun 2027,”ujarnya.
Musrenbang RKPD ini dihadiri perwakilan BP3D Maluku Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Julius Marau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta aparatur desa. (red)
