HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terus mendorong pembenahan tata kelola aset daerah melalui inovasi Jaringan Bank Tanah (JANG BANTAH). Program yang digagas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halbar, Hj. Chuzaemah Djauhar, tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati James Uang.
Inovasi JANG BANTAH dirancang untuk memperkuat pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah melalui sistem pendataan dan pemetaan yang terintegrasi. Dengan sistem ini, seluruh informasi mengenai aset tanah, mulai dari lokasi, luas, status hukum hingga pemanfaatannya, diharapkan dapat terinventarisasi secara lebih tertib dan transparan.
Bupati James Uang menilai, inovasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset tanah milik pemerintah daerah memiliki data dan status yang jelas. Menurutnya, penataan aset merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Halbar.
“Saya sangat mendukung inovasi JANG BANTAH ini. Ini gagasan yang bagus dari Kepala BKAD. Penataan aset tanah harus kita lakukan secara serius agar tidak ada lagi tanah daerah yang tidak tercatat, tidak jelas statusnya, atau tumpang tindih,” ujar James Uang.
James menjelaskan, ketersediaan data aset tanah yang akurat akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai program pembangunan.
Kepastian status dan lokasi lahan dinilai dapat mempermudah pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, hingga pengembangan kawasan ekonomi. Dengan demikian, persoalan administrasi maupun sengketa lahan yang berpotensi menghambat pembangunan dapat diminimalkan.
“Kalau data tanah kita sudah jelas dan tertata, pembangunan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kita tidak lagi terkendala masalah lahan. Inilah manfaat besar dari JANG BANTAH,” jelasnya.
Bupati berharap, inovasi tersebut tidak hanya menjadi program pendataan aset, tetapi juga mampu menghadirkan sistem pengelolaan tanah pemerintah yang lebih efektif, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BKAD Halbar, Hj. Chuzaemah Djauhar, menjelaskan bahwa JANG BANTAH dikembangkan sebagai jaringan pengelolaan aset tanah yang menghimpun seluruh data kepemilikan tanah pemerintah daerah dalam satu sistem terintegrasi.
Menurut Chuzaemah, inventarisasi tersebut mencakup informasi mengenai lokasi, luas, status hukum, serta pemanfaatan setiap bidang tanah. Data yang tersusun secara sistematis diharapkan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset.
JANG BANTAH ini kami gagas agar seluruh aset tanah daerah terinventarisasi dengan baik. Mulai dari lokasi, luas, status hukum, hingga pemanfaatannya. Sehingga aset daerah bisa dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Chuzaemah.
Ia menambahkan, penerapan inovasi ini juga diharapkan dapat mencegah potensi sengketa lahan, mengurangi aset daerah yang tidak termanfaatkan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah.
James Uang pun meminta BKAD terus mengembangkan inovasi tersebut agar JANG BANTAH dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang modern dan transparan. (red/adv)
