HALBAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) secara resmi menyetujui perubahan nomenklatur Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat. Persetujuan tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultasi yang berlangsung di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat, Julius Marau, diterima oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri beserta jajaran. Agenda utama pertemuan ini membahas finalisasi administrasi dan penyesuaian data wilayah terkait perubahan nama kecamatan tersebut.
Kasubdit Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri menyatakan bahwa persyaratan administratif pengubahan nama wilayah yang diajukan Pemkab Halmahera Barat telah terpenuhi. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini, Kemendagri akan segera memproses revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait kode dan data wilayah administrasi pemerintahan guna mengganti secara resmi nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru.
Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, menyambut baik hasil konsultasi tersebut. Menurutnya, kepastian revisi Permendagri ini menjadi tonggak penting agar identitas baru kecamatan tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan terintegrasi secara nasional.
“Pihak Kemendagri melalui Kasubdit Toponimi telah menyetujui perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru. Tahapan selanjutnya adalah proses revisi Permendagri agar nama Tabaru resmi tercatat dalam basis data wilayah nasional,” ujar Julius Marau.
Julius menambahkan bahwa penyesuaian nomenklatur ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menghormati nilai sejarah dan adat istiadat setempat. Sebelumnya, perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru dengan ibu kota kecamatan berkedudukan di Desa Duono telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Dengan adanya persetujuan dan proses revisi Permendagri ini, Julius menegaskan bahwa Pemkab Halmahera Barat akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat hingga pemutakhiran kode wilayah tuntas. Hal ini bertujuan agar penyesuaian dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi publik bagi masyarakat di Kecamatan Tabaru dapat segera berjalan optimal. (red/adv)















