HALBAR – Konflik antarwarga Desa Bataka Ibu Selatan dan Tuguis Kecamatan Tabaru, berakhir. Penyelesaian konflik ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam kegiatan Deklarasi Damai yang berlangsung di Mapolsek Ibu Desa Tongute Ternate, Selasa (11/08/2026)
Deklarasi Damai ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halmahera Barat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, masyarakat dari tiga desa, serta jajaran TNI-Polri.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat Desa Bataka, Tuguis dan Soa Sangaji untuk mengakhiri perselisihan serta membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat bentrokan antarwarga.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengatakan Deklarasi Damai merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilakukan di Kantor Bupati Halmahera Barat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh pemuda.
“Pertemuan hari ini adalah tindak lanjut pertemuan yang sudah dilaksanakan di Kantor Bupati beberapa waktu lalu. Tuntutan yang disampaikan pada prinsipnya pemerintah daerah telah menyetujui dan tidak ada masalah, tetapi harus diverifikasi sebelum melakukan pembayaran ganti rugi,” kata James
Menurutnya, Pemkab Halmahera Barat siap memberikan santunan dan mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Namun, pembayaran dilakukan setelah proses verifikasi dan penilaian terhadap tingkat kerugian masing-masing korban.
Seluruh kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Penggantian kerugian tersebut nantinya disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat.
Karena itu, bupati meminta masyarakat Desa Bataka menghentikan aksi pemalangan jalan setelah adanya kesepakatan damai. Pemalangan jalan tidak hanya berdampak kepada pihak yang berkonflik, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
“Saya berharap persoalan ini harus selesai hari ini. Jadi warga Bataka tidak lagi memalang jalan karena bisa mengganggu aktivitas banyak orang,” ujarnya.
Selaku kepala daerah, mengajak seluruh masyarakat dari tiga desa untuk tidak lagi saling bermusuhan dan membangun kehidupan yang damai. Ia menilai konflik yang dipicu persoalan pertandingan sepak bola tidak seharusnya berkembang menjadi perselisihan antarkelompok masyarakat.
Konflik tersebut kata James, telah memberikan citra negatif terhadap Kabupaten Halmahera Barat di mata masyarakat luar daerah. Kondisi keamanan daerah, dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk datang dan beraktivitas di Halmahera Barat.
Ia meminta masyarakat menjadikan konflik ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Semangat persatuan dan nasionalisme harus terus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah terjadi lagi. Saya tidak menyuruh kalian berkelahi dan saya sesali perbuatan kalian, baik Bataka maupun Tuguis. Jadi selesai hari ini, tidak usah lagi palang jalan, karena kita berkepentingan Halbar aman dan damai,” tegasnya.
Selain deklarasi damai, Pemkab Halmahera Barat juga akan mendorong penguatan keamanan di wilayah tersebut. James mengatakan pemerintah daerah akan menyurati Gubernur Maluku Utara untuk diteruskan kepada Panglima TNI terkait permintaan pembangunan pos keamanan di wilayah yang dianggap rawan konflik.
Ini dilakukan karena Halmahera Barat termasuk daerah yang mendapat perhatian terkait potensi konflik berdasarkan analisis intelijen. (red)
