JAILOLO, (JaringanMalut.id) – Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, mewarning pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang selalu menimbulkan masalah dari tahun ke tahun.
Saat ini kondisi fiskal tidak berimbang dengan program dan kegiatan serta realisasinya. Karena itu, fraksi golkar berharap tidak ada program dan kegiatan baru yang berpotensi menambah beban keuangan
Kaitannya dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau soal pemberian TTP bagi ASN di 2026, kami menilai ada beberapa poin yang sengaja tidak diperhitungkan secara bijak. Yakni, pernyataan sekda tidak mencerminkan etika komunikasi pemerintahan pada level atasan dan bawahan dengan baik
Kedua, sekda tidak memposisikan diri sebagai bawahan yang loyal terhadap atasan, serta tidak banyak memahami kondisi dan beban keuangan daerah
“Memang pemberian TTP bagi ASN ini sangat baik untuk kesejahteraan ASN. Karena soal TTP ini pernah disuarakan ASN ke Banggar DPRD beberapa tahun lalu, tetapi masih dipending karena keterbatasan keuangan. Belum lagi beban fiskal yang begitu padat,”ungkap Joko Ahadi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halbar, Kamis (24/07/2025)
Sebaiknya saat ini tugas sekda adalah, fokus pada skala prioritas keuangan. Karena masih banyak beban keuangan urgen yang harus diselesaikan. Yakni siltap aparat pemerintah desa yang sudah tertunggak, tunjangan berbasis kinerja yang belum dibayarkan, utang pihak ketiga, dan utang obat di RSUD Jailolo.
“Hal-hal urgen ini yang harus dipikirkan untuk diselesaikan. Bukan menciptakan program kegiatan baru yang nantinya menambah beban daerah,”tegas Joko yang juga Ketua Komisi II DPRD Halbar ini
Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta Bupati James Uang sebagai atasan tertinggi segera mengevaluasi sekda agar cara dan etika berpemerintahan benar-benar dijaga.
Selain fokus beban fiskal yang urgen, sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera merampungkan dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 dan menyampaikan ke Badan Anggaran DPRD untuk dibahas bersama
Ini penting dilakukan mengingat waktu pembahasan sangat terbatas. Apalagi dalam waktu yang tidak lama lagi, APBD induk 2026 juga sudah harus dibahas. (red/JM)
