HALBAR – Ketua DPC Partai Hanura Halmahera Barat, Maluku Utara, Hardi Hayun, mengkritisi rencana rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan tidak boleh menjadi ritual tahunan berbasis selera, apalagi berubah menjadi panggung afirmasi sepihak untuk agama atau suku tertentu.
Ini karena jabatan publik bukanlah warisan genealogis, bukan pula hadiah penghiburan bagi kelompok tertentu yang merasa paling dekat dengan kekuasaan. Padahal tidak mampu bekerja sesuai harapan.
“Kalau rolling jabatan hanya menjadi cara halus untuk menggeser kursi dari satu kelompok ke kelompok lain, maka itu bukan reformasi birokrasi. Itu hanya arisan kekuasaan,”tegas Hardi kepada media ini, Jumat (20/02/2026)
Hardi yang juga Sekretaris TIM Pemenang JUJUR jilid 2 ini, menekankan, birokrasi daerah harus berdiri di atas prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan keadilan substantif.
Terlebih Halmahera Barat adalah rumah bersama yang plural, yang dihuni oleh beragam identitas agama dan suku. Dalam konteks itu, setiap keputusan strategis, termasuk rolling jabatan, harus mencerminkan semangat kebersamaan, bukan mempertebal sekat-sekat identitas.
“Kalau kita masih menghitung agama dan suku dalam menentukan siapa duduk di kursi eselon, berarti kita belum selesai dengan cara berpikir feodal. Kita masih sibuk mengukur iman orang dari nama belakangnya, bukan dari integritas dan kinerjanya,”tandas Hardi yang juga Ketua Komisi III DPRD Halbar ini
Ia juga mengingatkan, Komisi III akan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proses mutasi jabatan. Transparansi, objektivitas, serta kesesuaian dengan aturan perundang-undangan harus menjadi fondasi. Rolling jabatan tidak boleh menjadi instrumen politik balas jasa, atau sebaliknya, alat penyingkiran terselubung.
“Komisi III DPRD Halmahera Barat berkomitmen untuk memastikan, bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Bukan pada kepentingan sempit yang dibungkus dengan dalih rotasi jabatan,” ucapnya memastikan.
Dalam pernyataan penutupnya, Hardi Hayun menyampaikan bahwa publik Halmahera Barat sudah cukup lelah dengan praktik birokrasi yang lebih sibuk mengatur peta loyalitas ketimbang meningkatkan pelayanan.
“Kalau tujuan kita adalah pelayanan publik yang lebih baik, maka ukurannya jelas, kompetensi dan integritas. Bukan marga, bukan tempat ibadah, dan bukan kedekatan personal. Jangan sampai kita mengganti pejabat, tapi mentalitasnya tetap sama,”ungkasnya. (met/red)
