HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara resmi menyampaikan gambaran kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (07/04/2026).
Dalam paripurna tersebut, pemerintah menekankan komitmen pelayanan publik meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan.
Capaian Pendapatan dan Ketergantungan Pusat
Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad dalam pidatonya menyampaikan Pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 1,05 triliun atau mencapai 87,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun. Meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini dinilai sebagai hasil kerja keras kolektif. Namun, data menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Sektor Pendapatan Transfer mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp1 triliun (91%),
sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi sebesar Rp40,6 miliar atau 62,62%
dari target.
“Fakta ini menunjukkan kontribusi PAD kita masih sekitar 5,4 persen dari total pendapatan. Ini kondisi yang harus kita jawab dengan kerja nyata dan inovasi,” ungkap Djufri pada pidato resmi pemerintah dalam sidang paripurna tersebut.
Ia juga menambahkan Surplus Anggaran dan Efisiensi Belanja Dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhasil melakukan pengelolaan yang terukur.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,01 triliun (86,20%) dari pagu Rp1,17 triliun. Belanja tersebut masih didominasi oleh belanja operasi guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyebutkan, efisiensi ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp35,9 miliar. Meski terdapat dinamika pada pembiayaan netto yang tercatat minus Rp30,5 miliar, kas daerah tetap terjaga stabil dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,37 miliar.
Indikator Sosial: Kemiskinan Turun, Pengangguran Naik
Selain angka keuangan, naskah pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan manusia:
● Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat menjadi 69,75.● Tingkat Kemiskinan: Menurun menjadi 7,9 persen.
● Gini Ratio: 0,232 (menunjukkan pemertaan yang baik).
Kendati demikian, pemerintah secara terbuka mengakui adanya rapor merah pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tercatat baru mencapai 3,91% (di bawah target) dan tingkat
pengangguran mengalami kenaikan menjadi 4,06%.
Komitmen Pelayanan dan Pengorbanan Menutup laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menegaskan bahwa setiap angka yang tercatat adalah bagian dari pengorbanan dan ikhtiar dalam membangun daerah.
Pemerintah mengharapkan rekomendasi dari DPRD sebagai mitra strategis untuk menajamkan
kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat di masa depan.
“Ini adalah sinyal bahwa kerja kita belum selesai. Masih ada ruang besar yang harus kita isi dengan kebijakan yang lebih tajam,” tutup Djufri dalam laporan tersebut. (red)
