Bupati James: Workshop BPKP Miliki Nilai Strategis Dalam Pengelolaan Keuangan

- Jurnalis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 23:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP

JAILOLO, (JaringanMalut.id) – Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, mengapresiasi Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara atas kolaborasi dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Aula Bidadari kantor bupati, Kamis (30/10/2025)

Apresiasi ini disampaikan bupati dalam sambutannya saat membuka workshop yang dihadiri para kepala desa (kades) dan camat se Kabupaten Halmahera Barat.

Orang nomor satu di Pemkab Halmahera Barat ini mengatakan, kegiatan yang diinisiasi BPKP Malut ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, berintegritas serta memiliki nilai strategis bagi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  Pastikan Lokus Pembangunan KNMP tak Bermasalah, Bupati James dan Tim KKP Turun Lapangan

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pengelolaan keuangan desa yang ideal harus berlandaskan pada tiga pilar utama Good Governance. Yakni transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat yang menjadi dasar bagi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan dipercaya publik

“Pengelolaan secara tansparan, artinya masyarakat harus mengetahui setiap rupiah yang dikelola. Sementara akuntabilitas adalah, memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan poin partisipasi mencerminkan pelibatan masyarakat dalam merancang dan mengevaluasi setiap hasil pembangunan yang bersumber dari dana desa,”jelasnya

Baca Juga :  Forum Musrenbang, Bupati Ingatkan Hindari Defisit Dalam Penyusunan APBD 2027

Ini penting dilakukan karena desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, James menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal, efisiensi anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar pembangunan tidak hanya sebatas administrasi tetapi menjadi proses transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. (met/JM)

Berita Terkait

BPBD Halbar Minta Bantuan BNPB Pusat Tangani Karhutla
Gubernur Sherly Hadirkan Kebijakan Pro-Rakyat: Bebas Denda, Bebas Progresif, Diskon PKB 10 Persen
Tunggu Izin Eksplorasi Dinas ESDM Malut, Potensi Tanah Putih Domato Siap Digarap
APBD-P 2026 Ditetapkan Rp856 Miliar Lebih, Bupati Arahkan Kebijakan Perkuat Pelayanan Dasar
Pastikan Lokus Pembangunan KNMP tak Bermasalah, Bupati James dan Tim KKP Turun Lapangan
Sinergi Bapenda Malut–Geodipa Energy: Pajak Daerah Lebih Akurat, PAD Makin Optimal
November, Penataan Kawasan Festival Teluk Jailolo Ditenderkan
Pemkab Halbar Hibahkan Dua Aset Pelabuhan ke KUPP Jailolo
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 08:47 WIB

BPBD Halbar Minta Bantuan BNPB Pusat Tangani Karhutla

Kamis, 1 Oktober 2026 - 07:50 WIB

Gubernur Sherly Hadirkan Kebijakan Pro-Rakyat: Bebas Denda, Bebas Progresif, Diskon PKB 10 Persen

Sabtu, 26 September 2026 - 12:56 WIB

Tunggu Izin Eksplorasi Dinas ESDM Malut, Potensi Tanah Putih Domato Siap Digarap

Jumat, 25 September 2026 - 18:56 WIB

APBD-P 2026 Ditetapkan Rp856 Miliar Lebih, Bupati Arahkan Kebijakan Perkuat Pelayanan Dasar

Kamis, 24 September 2026 - 22:30 WIB

Pastikan Lokus Pembangunan KNMP tak Bermasalah, Bupati James dan Tim KKP Turun Lapangan

Berita Terbaru