TERNATE – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, menjadi momentum strategis bagi Bupati Halmahera Barat, James Uang, untuk menyampaikan sejumlah problem pembangunan di bidang infrastruktur
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat dengan keterbatasan anggaran yang dialami Halmahera Barat, tak mampu menangani sejumlah problem pembangunan.
Mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, penanganan pasca banjir di wilayah Kecamatan Ibu, penataan kawasan Festival Teluk Jailolo (FTJ) serta penataan Pelabuhan Jailolo
Untuk infrastruktur jalan yang kondisinya rusak parah 150,23 kilometer, rusak ringan 121,43 kilometer serta yang kondisinya masih baik 240,34 kilometer.
Sementara, khusus ruas jalan kabupaten 512 kilometer dengan rincian rusak berat, ringan dan yang kondisinya masih dianggap baik
“Dari sejumlah permasalahan ini, sudah saya sampaikan secara resmi dalam pertemuan kepala daerah bersama Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Rabu (22/04/2026).
Bahkan, untuk infrastruktur jalan, saya sampaikan, jika penanganannya hanya dari APBD, maka itu membutuhkan waktu yang lama. Kami butuh intervensi pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” ujar bupati kepada media ini usai pertemuan
Penyampaian orang nomor satu di Pemkab Halmahera Barat ini, direspons baik oleh Komisi V DPR RI yang dipimpin langsung, Irene Yusiana Roba Putri, wakil rakyat asal Halmahera Barat, Maluku Utara.
“Jadi timnya Ibu Irene ini sudah berkomitmen, setelah kembali ke Jakarta, akan menggelar pertemuan dengan kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI
Tak hanya itu, mereka juga akan mengundang para kepala daerah dan Bappeda se Maluku Utara untuk merumuskan kebijakan selanjutnya,” ungkap James. (red)
