HALBAR – Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Halmahera Barat, Udin Bakar, menanggapi tudingan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Malut yang mengaitkan Kepala BPKAD Halbar dengan persoalan utang daerah serta pinjaman Rp159,9 miliar.
Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik perlu diluruskan agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru dan menyesatkan.
Persoalan pinjaman Rp159,9 miliar merupakan kebijakan dan proses yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya, dan itu telah ada proses hukumnya. Karena itu, sangat tidak tepat jika tanggung jawab itu diarahkan kepada pejabat yang baru menjabat saat ini.
“Harus dipahami secara objektif, masalah yang dituduhkan itu terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya. Jangan memaksakan seseorang bertanggung jawab atas kebijakan yang bukan pada masa jabatannya,”tegasnya
Kepala BPKAD saat ini baru menjabat kurang lebih satu bulan. Bahkan, saat kebijakan pinjaman daerah itu berlangsung, yang bersangkutan masih bertugas di Dinas Kominfo dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau saat itu ia masih menjabat di Dinas Kominfo, lalu sekarang dituduh bertanggung jawab atas urusan keuangan masa lalu, tentu ini tidak logis dan tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Udin menegaskan, secara pribadi dan institusi pihaknya sangat menghargai kritik. Hanya saja, kritikan itu harus dibangun dengan data, argumentasi, dan itikad baik, bukan dengan fitnah atau penggiringan opini.
“Kami secara pribadi dan institusi tetap menghargai kritik teman teman OKP, tetapi jangan mencampuradukan fakta dengan asumsi. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar,” katanya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mencermati kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik isu yang sengaja dimunculkan, terutama jika dikaitkan dengan dinamika internal pemerintahan dan rotasi jabatan.
“Jangan sampai ruang publik dipakai untuk kepentingan sempit. Masyarakat sudah cerdas menilai mana kritik yang objektif dan mana opini yang sarat kepentingan,” tandasnya.
KAHMI Halbar tetap berkomitmen mengawal agenda pemerintahan, dan tetap bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyakat untuk menelaah opini yang sesuai fakta dan sesuai kondisi yang sebenarnya. (red)
